Komersialisasi Pendidikan Swasta di Indonesia

Beberapa bulan lagi, tahun ajaran baru akan kembali dibuka. Para orang tua, khususnya akan menyiapkan sejumlah uang yang harus dikeluarkan sebagai dana pendidikan. Tidak hanya itu, dana pendidikan tersebut nyatanya mencakup uang biaya masuk sekolah dan persiapan tambahan lainnya guna memenuhi kebutuhan pendidikan sang buah hati. Lantas, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, kemanakah arah pilihan orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka?
Mungkin, sebagian besar dari kaum menengah ke atas akan memilih jenjang pendidikan sekolah swasta sebagai alternatif pilihan mereka. Hal itu tidak dapat dipungkiri, karena menurut pemikiran mereka hal itu akan sepadan dengan uang yang mereka gelontorkan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Baik dari segi fasilitas, keilmuan dan intelektual.
Adapun kini, fenomena pembangunan sekolah-sekolah swasta unggulan di Indonesia semakin marak. Berbagai tawaran menarik pun mereka suguhi, mulai dari sistem pembelajaran berbasis internasional, mencetak penghafal alquran, metode pembelajaran montessori, pengembangan karakter, dan masih banyak lagi. Berdasarkan hal itu, maka tidak heran jika para investor pendidikan saat ini semakin berlomba-lomba untuk mendirikan lembaga pendidikan yang “profesional” dan “menjanjikan”.
Otomatis, jumlah uang yang dikucurkan oleh orang tua murid pun terbilang sangat besar. Lambat laun, mulai muncul pro-kontra terkait merebaknya kasus komersialisasi lembaga pendidikan swasta ini. Pasalnya, hal tersebut tidak disertai dengan ekspektasi orang tua murid yang rupanya masih jauh dari harapan. Entah itu berupa indikator fisik ataupun kualitas kompetensi. Sungguh disayangkan, karena dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari para investor pendidikan ini tidak lain hanyalah untuk mencari keuntungan semata.
Faktanya, sejumlah sekolah swasta dengan nominal biaya pendidikan yang cukup besar pun belum mampu menunjang kesejahteraan para tenaga kerja didalamnya. Sehingga, secara tidak langsung hal ini pun turut memengaruhi mutu dan kualitas dari lembaga pendidikan formal swasta itu sendiri.
Kendati demikian, sebagai publik kita pun harus tetap mampu berpikir positif. Bahwasanya, tidak semua sekolah swasta melakukan hal yang demikian. Bagi saya pribadi, tidak masalah jika ada sekolah swasta yang mematok tarif yang cukup mahal, asalkan pihak sekolah dapat mengkorelasikannya terhadap pengembangan mutu dan kualitas peserta didik. Sehingga, ekspektasi orang tua murid pun sedikit demi sedikit dapat terealisasi.
Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk menyikapi hal ini dengan bijak dari setiap sudut pandang yang berbeda. Karena, bisa jadi yang menjadi permasalahan utamanya adalah jika ada sekolah negeri namun memungut biaya tinggi dari para peserta didiknya. Sehingga, membebani para siswa yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Dan, hal ini jelas melanggar konstitusi. Mengingat, biaya operasional pendidikan sekolah negeri seluruhnya berasal dari uang pajak rakyat yang dianggarkan melalui APBN.
Sekali lagi, mengecap bangku sekolah adalah hak setiap warga negara Indonesia. Dan, tidak ada batasan sedikitpun bagi mereka untuk menuntut ilmu, meski dalam kondisi kekurangan sekalipun. Maka, tugas kita adalah ikut serta memaksimalkan fungsi didalamnya, karena pendidikan adalah janji kemerdekaan yang seutuhnya.